KH Noer Alie Sang Ulama Pejuang

KH Noer Alie Sang Ulama Pejuang. Kepulangan Noer Alie ke kampung halamannya, Ujungmalang menjadi duri dalam daging bagi tuan tanah dan pemerintah Hindia Belanda. Setelah mendirikan madrasah dan menikah dengan Siti Rahmah binti Mughni. Noer Alie menghimpun kekuatan umat, diantaranya membangun jalan tembus Ujungmalang – Teluk Pucung pada Tahun 1941. Sebagai pimpinan Islam yang sudah masuk dalam daftar Shimubu ( Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang ( 1942-1945 ), Noer Alie menyikapi dengan sangat hati – hati.

Pada pertengahan April 1942 Noer Alie memenuhi undangan tentara Jepang menghadap pimpinan Shimubu di kantor Shimubu, dekat masjid Matraman, Jatinegara. Ternyata disana ada Muhamad Abdul Muniam Inada, pelajar Jepang yang menjadi temannya di Makkah, yang menjadi ketua Shimubu.

Menyadari posisinya dalam kondisi serba salah, dengan kemahiranya berdiplomasi, Noer Alie secara halus menolak ajakan Muniam dengan alasan “ Saya sedang memimpin pesantren yang baru didirikan. Kalau saya terjun bersama ulama lain , bagaimana nasib santri saya, mereka akan tercerai berai tak terurus “. Dengan alasan yang masuk akal tersebut Munian mengijinkan Noer Alie untuk tetap mengurus pesantren sambil ” tetap berdoa demi kemakmuran Asia Raya “

Dengan mendapat jaminan keamanan dari Munian, Noer Alie menyadari konsesi yang harus dibayar yaitu beliau harus menjamin keamanan daerahnya, mengibarkan bendera Jepang dan melaksanakan Seikeirei ( membungkukkan badan )

Bagi Noer Alie konsesi tersebut tetap dituruti, tetapi keyakinan Jepang tentang kedewaan kaisar bertabrakan langsung dengan iman Islam, karena serupa dengan rukuk dalam shalat

Menyikapai hal demikian Noer Alie hanya memerintahkan para badal dan santrinya untuk melakukan Seikeirei pada saat datang tentara Jepang saja sebagai taktik demi keselamatan perjuangan

Untuk mempersiapkan diri bila sewaktu-waktu bangsa Indonesia harus bertempur secara fisik, Noer Alie menyalurkan santrinya ke dalam Heiho ( pembantu prajurit ), Keibodan ( barisan pembantu polosi ) diteluk pucung. Salah seorang santrinya Marzuki Alam dipersilahkan mengikuti latihan kemiliteran Pembela Tanah Air ( PETA )

Noer alie mendapat informasi langsung dari badalnya ( anak buah ), Yakub Gani yang menghadiri langsung pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pada tanggal 19 September 1945 pada rapat raksasa dilapangan Ikada ( sekarang lapangan Monas ) Noer Alie datang dengan mengendarai delman

Gelar Kiai Haji ( KH ), sebelumnya Noer Alie dipanggil dengan sebutan Guru diganti oleh orator besar Soetomo ( Bung Tomo ) yang menyebut nama Noer Alie beberapa kali dalam siaran radionya di Surabaya, Jawa Timur.

Pada bulan November 1945 KH Noer Alie membentuk Laskar Rakyat, seluruh badal dan santrinya diperintahkan memfakumkan proses belajar mengajar mendukung perjuaangan dan beliau juga mengeluarkan fatwa ” Wajib hukumnya berjuang melawan penjajah “ sehingga dalam waktu singkat terhimpun sekitar 200 orang yang merupakan gabungan para santri dan pemuda sekitar babelan, Tarumajaya, Cilincing, Muaragembong yang kesemunya secara mental dilatih lansung oleh KH Noer Alie dan secara fisik dilatih dasar dasar kemiliteran oleh Tentara Keamanan Rakyat ( TKR ) Bekasi dan Jatinegara seperti Anis Taminuddin, Darmokumoyo dan Gondokusumo

Akhir tahun 1945 dibentuk kesatuan bersenjata yang berafiliasi kepada partai politik. Saat itu Abu GhozAlie sebagai komandan resimen Hizbullah Bekasi ( badan pejuangan Partai Majelis Sjuro Muslimin Indonesia / Masjumi ) menunjuk KH Noer Alie sebagai komandan Batalyon III Hizbullah Bekasi.

Pada tanggal 06 Januari 1946 KH Noer Alie menyatukan badan-badan perjuangan dalam wadah Laskar Rakyat Bekasi karena beliau mengkhawatikan akan terjadi perpecahan antara badan-badan pertahanan karena situasi politik saat itu, dimana beberapa kesatuan bersenjata mulai berebut haluan pertahanan dan kemudian Laskar Rakyat Bekasi yang telah terbentuk tersebut terpaksa beliau tinggalkan karena adanya desakan agar Laskar Rakyat Bekasi bergabung ke dalam Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka yang bersikap konfrontatif kepada pemerintah.

Kekhawatiran KH Noer Alie akan melemahnya perjuangan karena perpecahan yang terjadi dalam barisan pertahanan terbukti dengan terjadinya pertempuran antara sejumlah badan pertahanan dengan TNI seperti terjadi di Tambun dan Karawang.

Kelemahan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Belanda dengan melakukan agresi militer belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Badan perjuangan yang belum sempat melebur kedalam TNI bobol dan bercerai – berai tanpa pimpinan yang kuat

KH Noer Alie yang sudah memutuskan untuk tidak aktif di militer sebelum agresi militer Belanda I terpanggil kembali jiwa perjuangannya untuk mempertahankan Republik Indonesia karena waktu itu Pemerintahan Republik Indonesia pada tingkat lokal lumpuh secara de facto ( fakta ) maupun secara de jure ( hukum )

Pada saat itu pergerakan yang masih tersisa adalah satu pasukan TNI setingkat kompi yang tidak berdaya dan anggotanya cuma tinggal belasan orang tanpa uniform TNI dibawah kendali Mayor Lukas Kustaryo yang berjuang berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung yang lain dan berlindung kepada sahabatnya KH Noer Alie seorang tokoh Kahrismatis setempat

KH Noer Alie yang tidak rela Tanah Airnya dikuasai penjajah, menghimpun orang orang kepercayaannya untuk melaksanakan musyawarah darurat di Wadas, Karawang yang memutuskan untuk menyusun kembali kekuatan Indonesia, melakukan perlawanan bersenjata dan mengembalikan moral rakyat agar tetap berpihak kepada Indonesia

Pada musyawarah tersebut juga diputuskan bahwa KH Noer Alie diutus untuk menghadap Panglima Besar Jenderal Soedirman di Jogjakarta, maka bersama lima orang anak buahnya ( Mahmud Maksum, Ahmad Djaelani As’ari, M Zainudin Mughni, Hasan Dagang dan seorang dari Kosambi ) KH Noer Alie berangkat ke Jogjakarta dengan kereta api

Sesampai di Jogjakarta rombongan KH Noer Alie diterima oleh Letnan Jenderal Oerip Soemohadjo ( Jenderal Soedirman tidak berada ditempat ) dari Letnan Jenderal Oerip Soemohadjo KH Noer Alie diperintahkan untuk menyusun kembali pasukan dan melakukan perlawanan secara bergerilya.

Pada bulan September 1947 dengan sisa pasukan yang tercerai – berai mereka menddiran organisasi perlawanan gerilya yang terpisah dari Hizbullah – Sabilillah pusat dengan nama Markas Pusat Hizbullah – Sabilillah ( MPHS )  yang diketua langsung oleh KH Noer Alie

Pada tanggal 10 Januari 1948 Mohammad Moe’min, Wakil Residen Jakarta,dari pihak Republik Indonesia mengangkat KH Noer Alie sebagai Koordinator ( Pejabat Bupati ) Kabupaten Jatinegara. Namun jabatan pemetinta yang seharusnya dimulai pada tanggal 15 Januari 1948 tidak berlangsung lama karena pada tanggal 17 Januari 1948 terjadi perjanjian Renville yang mengharuskan tentara Indonesia di Jawa Barat hijrah ke Jawa Tengah dan Banten. KH Noer Alie memilih Hijrah ke Banten dengan membawa 100 orang pasukan dari kompi Syukur.

Ketika perlawanan bersenjata mulai mereda, pada tahun 1949 KH Noer Alie memilih berjuang di lapangan sipil diminta membantu Muhammad Natsir sebagai anggota delegasi Republik Indonesia Serikat di Indonesia dalam konprensi Antar Indonesia – Belanda

Dalam kesempatan tersebut KH Noer Alie dalam beberapa kesempatan membahas kelanjutan perjuangan dengan tokoh-tokoh nasional di Jakarta seperti Muhammad Natsir, Mr. Yusuf Wibisono, Mr. Muhammad Roem, Muhammad Syafe’i dan KH Rojiun dan kemudian beliau untuk menyalurkan aspirasi politiknya, bergabung dalam partai Masjumi

Pada bulan Januari 1950, KH Noer Alie bersama teman-teman dan anak buahnya seperti R. Supardi, Madnuin Hasibuan, Namin, Taminudin, Marzuki Hidayat, Marzuki Urmani, Nurhasan Ibnuhajar, A. Sirad, Hasan Syahroni dan Masturo membentuk Panitia Amanat Rakyat.

Pada tanggal 17 Januari 1950, Panitia Amanat Rakyat ini kemudian menghimpun sekitar 25 ribu rakyat Bekasi dan Cikarang di Alun-Alun Bekasi. Mereka mendeklarasikan resolusi yang menyatakan penyerahan kekuasaan pemerintah Federal kepada Republik Indonesia. Pengembalian seluruh Jawab Barat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dan KH Noer Alie bersama Lukas Kustaryo menuntut agar nama kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Tuntutan tersebut diterima oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir, sehingga pada tanggal 15 Agustus 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi di Jatinegara serta selanjutnya dimasukkan kedalam wilayah Provinsi Jawa Barat [ Muslim Pilihan ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.