Hukum Ataukah Pesanan Dibalik Penangkapan Ariel Peterpan?

Hukum Ataukah Pesanan Dibalik Penangkapan Ariel Peterpan?. Sampai batas mana hak privasi seseorang dilindungi di negeri ini akan diuji dalam kasus penahanan Nazril Irham. Penyanyi sekaligus pemusik yang lebih dikenal dengan nama Ariel �Peterpan� ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus video porno. Sebagian publik mempertanyakan, jika dia hanya pelaku alias pemain, bukan penyebar video, kenapa harus dijerat?

Penahanan ini berlangsung di tengah kuatnya tekanan beberapa kelompok masyarakat agar Ariel bersama dua pesohor lainnya, yaitu Luna Maya dan Cut Tari, segera ditahan. Tak kurang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun ikut-ikutan mengomentari kasus ini. Kata Presiden, mereka bertiga seharusnya bisa dijerat dengan undang-undang yang ada.

Entah karena tekanan itu, atau lantaran memang sudah memiliki cukup bukti, polisi pun merespons. Setelah hampir sebulan kasus ini meledak, polisi memeriksa ketiga pesohor itu, lalu menahan Ariel. Ia dijerat dengan tiga undang-undang sekaligus: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bukan tidak mungkin Luna Maya dan Cut Tari pun akan bernasib sama.

Kami berharap polisi memang benar-benar memiliki bukti kuat untuk menetapkan status tersangka dan melakukan penahanan. Bukti itu diperlukan karena polisi harus memenuhi syarat yang dituntut ketiga undang-undang itu. Syarat tersebut adalah, mereka terbukti sengaja membuat video porno untuk disebarkan ke publik.

Soal ini tercantum gamblang dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Inti penjelasan itu adalah, pelaku tindak pornografi tak bisa dipidana bila mereka melakukannya untuk kepentingan pribadi. Semangat yang sama juga terlihat dalam Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 282 KUHP yang dituduhkan terhadap Ariel.

Dalam Pasal 27 UU Informasi, misalnya, jelas disebutkan bahwa yang bisa dijerat adalah mereka yang sengaja menyebarkan konten bermuatan pornografi. Senada dengan itu, Pasal 282 KUHP pun menyatakan bahwa yang bisa dijerat adalah mereka yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan konten pornografi di muka umum.

Syarat-syarat itulah yang harus bisa dipenuhi oleh polisi. Jika kelak tidak terbukti bahwa ketiga pesohor itu sengaja membuat video porno untuk disebarkan kepada publik, jerat hukum itu harus dilepaskan. Sebaliknya, bila memang mereka sengaja membuat video porno untuk konsumsi publik, selayaknya mereka dihukum.

Argumen bahwa mereka bisa dijerat karena lalai dalam menyimpan materi pornografi juga tak bisa diterima. Analoginya adalah, jika seseorang memiliki mobil, lalu mobil itu dicuri orang dan kemudian menyebabkan kecelakaan lalu lintas, maka pemiliknya tidak bersalah. Yang harus dihukum adalah pencuri mobil itu.

Pemahaman seperti itulah yang harus disosialisasi kepada publik. Kita boleh emosional melihat merebaknya konten pornografi di sekitar kita. Kasus Ariel dan dua pasangannya itu menunjukkan betapa berbahayanya bila konten pornografi tersebar luas tanpa kontrol. Tapi semangat mencegah penyebaran pornografi tetaplah harus dilakukan dengan melindungi hak privasi yang dijamin konstitusi. ( tempointeraktif )


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Page-level ads only appear on the page when AdSense thinks they'll perform well. Add the following Page-level code to more of your pages to increase the overall performance of ads on mobile. Copy the code below and paste it inside the tag of any page you want to show ads on. Place the same code just once per page, and AdSense takes care of the rest.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.