Mengapa Fatwa Zakat Propesi dan atau Zakat Penghasilan Tidak Perlu Diikuti … ???

Mengapa Fatwa Zakat Propesi dan atau Zakat Penghasilan Tidak Perlu Diikuti … ??? –  Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa, “ Fatwa Zakat Propesi dan atau Zakat Penghasilan Tidak Perlu Diikuti “ karena fatwa tersebut apabila dicermati secara lebih teliti dan seksama megandung beberapa kejanggalan dan kerancuan dari sisi istinbath dan dalil, sehingga pendapat yang menwajibakan atas zakat profesi dan atau zakat penghasilan tersebut terkesan mengada – ada dan hanya mengikuti hawa nafsu semata karena pendapat ini tidak pernah dikemukakan oleh seorang imam mujtahid pun sehingga tidak perlu diikuti.

Sebagaimana telah maklum diketahui bahwa profesi-profesi serta jenis – jenis penghasilan yang disebutkan seperti penghasilan pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun yang bersifat tidak tetap seperti penghasilan dokter, pengacara, konsultan, penceramah dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya sebagiannya telah ada di masa-masa terdahulu, namun tidak seorangpun ulama yang menyatakan wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Mereka hanya mewajibkan zakat maal pada harta yang telah disebutkan di dalam al Qur’an dan hadits atau harta selainnya jika memang diperdagangkan.

Pendapat ini menyamakan nishab penghasilan dengan nishab emas dan perak termasuk kadar zakatnya, tapi dalam waktu pengeluarannya disamakan dengan zakat makanan pokok seperti padi atau semacamnya. Pada penegasan awal dipersyaratkan haul, namun kemudian ketika waktu pengeluaran ketika penghasilan yang sekali diterima telah mencapai nishab, haul tidak lagi diberlakukan.

Bahkan ada dari beberapa pengikut pendapat ini mewajibkan zakat penghasilan setiap bulan tanpa melihat nishabnya sama sekali, dengan mengambil 2,5 % dari penghasilan, berapapun jumlah penghasilan tersebut, dan ini berulang secara rutin setiap bulannya.

Ini adalah salah satu bukti bahwa pendapat ini rancu dari sisi istinbath dan dalilnya. Bukankah sangat mungkin bahwa penghasilan – penghasilan tersebut akan habis untuk keperluan hidup sehari-hari atau untuk keperluan tidak terduga lainya seperti karena sakit parah dan semacamnya.

Imam an-Nawawi dalam megomentari hadits “Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya” ( H.R. Muslim ) mengatakan bahwa “Hadits ini adalah dalil bahwa harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan ( harta qinyah ) tidak dikenakan zakat“.

Perlu di fahami bahwa dalam zakat maal, hanya ternak khusus, emas dan perak, tanaman makanan pokok, tanaman buah – buahan kurma dan anggur kering saja yang wajib dizakati, padahal ada ternak yang lain yang lebih menghasilkan, ada logam mulia dan batu permata lain yang lebih mahal, ada tanaman makanan yang lebih besar penghasilannya, ada tanaman buah-buahan selain kurma dan zabib yang lebih memiliki harga jual, namun zakat hanya diwajibkan pada jenis-jenis harta tertentu yang sudah disebutkan, demikian juga halnya, hanya penghasilan dari tijarah yang ada zakatnya. Sehingga ukuran zakat maal bukan pada besar kecilnya penghasilannya, tetapi ada sisi ta’abbudi-nya.

Karena jika ukurannya adalah besar kecilnya pendapatan, tentunya Allah juga akan mewajibkan zakat pada hadiah yang diperoleh oleh seseorang atau harta warisan yang diwarisi oleh seseorang karena jumlah atau nominalnya lebih besar dari penghasilan petani atau bahkan dokter atau pejabat sekalipun ?!!.

Apabila kewajiban zakat yang disebut sebagai zakat penghasilan itu merupakan uang yang dihasilkan dari jalur manapun, jika tetap utuh satu nishab dalam hitungan satu tahun, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentunya masih bisa diterima

Perlu diketahui bahwa mewajibkan sesuatu dan mengharamkannya adalah tugas seorang mujtahid seperti Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan lainnya. Syari’at telah menjelaskan pintu-pintu yang bisa dibuka untuk menutupi berbagai keperluan demi kemaslahatan umat. Ada pintu infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Bahkan dalam keadaan darurat penguasa muslim boleh mengambil paksa sebagian harta para konglomerat dan orang-orang kaya untuk menutupi kepentingan atau kemaslahatan umum tersebut. Sehingga tidak perlu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib demi kemaslahatan yang bahkan kadang belum tentu kejelasannya seperti mewajibkan zakat penghasilan walau karena ingin meringankan beban masyarakat miskin karena zakat memiliki masharif yang khusus.

Dengan demikian fatwa yang menyatakan adanya zakat penghasilan sama sekali tidak berdasar dan menyalahi fatwa para ulama yang mu’tabar, karenanya tidak perlu diikuti sebab fatwa ini bukan fatwa seorang mujtahid. Kita hanya boleh mengikuti para ulama yang mu’tabar. Bahkan jika penganjur fatwa ini berdalih mereka hanya melakukan qiyas, kita katakan bahwa walau mereka melakukan qiyas sekalipun, hal itu adalah tugas khusus seorang mujtahid, Para ulama ushul seperti imam asy-Syafi’i berkata: “Qiyas adalah pekerjaan seorang mujtahid”.

Jadi tidak setiap orang yang telah menulis sebuah kitab, kecil maupun besar dapat berfatwa sesuka hatinya dan mengambil alih tugas para Imam mujtahid untuk menghalalkan ini dan mengharamkan itu melainkan sebagaimana kita yang awam ini, mereka itu juga tatap harus merujuk kepada perkataan para Imam mujtahid tersebut, bila tidak sebaiknya diam..!!! ( Hakikat Ibadah )

Comments 2

  • hi!,I love your writing so so much! share we keep up a
    correspondence extra approximately your post on AOL? I require an expert in this area to unravel my problem.

    May be that is you! Having a look forward to peer you.

  • bukan kah hal ini ada sejarahnya, dan muktamar I mengenai zakat di kuwait pada 1404H telah mengangkat kembali perihal mengenai zakat penghasilan yang sempat di stop karena banyaknya zakat yang diterima dan sulit disalurkan pada tahun 100H dimasa kejayaan Islam, namun karena sekarang perkembangan Islam bukan hanya di jazirah arab maka hal ini kembali di hidupkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.