Mendudukkan Perkara Bid’ah Dengan Benar ( 3 )

Mendudukkan Perkara Bid’ah Dengan Benar ( 3 ) ; Contoh Bid’ah Hasanah Dalam Penetapan Hukum Barang Makanan. Setelah pada dua kajian yang lalu kita telah mencoba membahas tentang makna bi’ah dan hakikat bid’ah serta macam-macam bid’ah , berikut ini kita kita akan mencoba melihat salah satu metoda atau strategi yang diambil oleh para ulama dalam menyikapi beberapa perbedaan dalam penetapan hukum haram dan halal terhadap makanan yang tidak terdapat dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.

Para ulama dari mazahab Safi’i dan para ulama dari mazahab Hambali telah menyepakati bahwa dalam menetapkan kriteria baik ( istithbah ) atau kriteria buruk ( istikhbats ) suatu barang makanan adalah mengacu kepada kebiasaan bangsa Arab, karena merekalah yang berhak menilai baik dan buruknya jenis-jenis makanan yang tidak tercantum hukumnya di dalam Al-Quran maupun Hadist.

Walau demikian kedua kelompok ulama ini belum menemukan kesepakatan tentang bangsa Arab manakah yang berhak melakukan penilaian tersebut. Apakah bangsa Arab yang hidup pada masa Nabi SAW saja !?

Al-Imam al-Rafi’i salah seorang ulama dari kalangan mazahab Syafi’i mengatakan bahwa, yang dimaksud dengan kebiasaan bangsa Arab adalah kebiasan bangsa Arab yang hidup pada masa Nabi SAW. Karena merekalah yang menerima Al-Quran ketika itu, walau ada sebuah pendapat mengatakan masalah ini dikembalikan kepada setiap generasi bangsa Arab yang hidup pada zamannya. Hal ini berarti bahwa penilaian bangsa Arab sekarang dapat dijadikan sebagai rujukan

Imam al-Nawawi dalam menyikapi hal ini mengatakan bahwa, walau menurut shahabat-sahabat kami dari kalangan ulama mazahab Syafi’i, apabila suatu kelompok memandang baik ( istikhbats ) sesuatu sedangkan yang lain memandang buruk ( istikhbats ), maka kita mengikuti kelompok mayoritas antara mereka. Apabila kedanya mempunyai suara yang sama banyak, al-Mawardi dan Abu al-Hasan al-Ibadi berpendapat bahwa pendapat dari suku Quraisy-lah yang dijadikan acuan yang lebih kuat diantara mereka

Selanjutnya dikatakan bahwa, apabila suku Quraisy berbeda pendapat tentang hukum seekor hewan, dan tidak memungkinkan melakukan tarjih, atau mereka mebiarkan hewan tersebut tanpa ada ketetapan hukum yang mengaturnya atau kita tidak menemukan satu pun bangsa Arab baik dari kalangan Quraisy maupun dari suku-suku lainnya, maka kita menghukumnya dengan mengikuti hukum hewan yang mirip dengannya. Kadang-kadang kemiripan hewan itu terjadi karena bentuk fisiknya, karakternya, lembut dan kerasnya, kadang-kadang juga terletak pada kelompoknya sebagai pemakan daging ( karnivora ) dan lain-lainnya

Imam Muhammad al-Syarbani al-Khatib berkata, ” setiap hewan yang hukumnya tidak ditetapkan oleh Al-Quran, hadits ataupun ijmak dan tidak ada larangan atau analisa yang bersifat khusus atau umum tentang hewan itu dan tidak ada perintah syara’ untuk membunuhnya atau membiarkanya, maka itu semua merupakan hal yang baik menurut bangsa Arab “.

Karena bangsa Arab adalah penduduk yang kaya dan subur, memilki tabiat yang sehat ( normal ) baik berasal dari kota maupun desa yang berada dalam keadaan sejahtera. Jadi itu semua adalah hukumnya halal, kecuali hewan yang keharamannya telah ditetapkan oleh syarat sebagai mana yang akan kita kaji kemudian. Maka hewan yang dikeciualikan ini, kendati bangsa Arab menganggapnya baik hukumnya tetap haram.

Setiap hewan yang dinilai buruk oleh bangsa Arab yaitu mereka menganggapnya sebagai hewan yang kotor, maka hukumnya adalah haram, kecuali hewan yang dihalalkan oleh syariat. Maka hewan yang dikecualikan ini tidak lagi dihukum haram, karena Allah SWT mendasarkan kehalalan dengan thayyib ( baik ) dan mendasar keharaman dengan khabits ( buruk )

Dalam hal ini Syeikh Sulaiman al-Bujarimi dari kalangan mazahab Syafi’i menjelaskan firman Allah SWT “ Dan dihalalkan bagi mereka hal-hal yang baik “, yaitu hal-hal yang baik menurut sebagian manusia, yang dalam hal ini adalah bangsa Arab, bukan seluruh umat manusia. Karena mustahil tabiat manusia dapat bersatu untuk menentukan baik atau buruknya seekor hewan, penailaian baik dan buruk dalam sebuah produk, tidak dapat disepakati oleh semua manusia di seentero dunia. Karena mereka tidak mungkin sepakat untuk menghukumi sesuatu berdasarkan adat mereka masing-masing. Sebab tabiat mereka berbeda-beda. Dengan demikian, maka yang dimaksudkan di sini adalah sebagain dari mereka. Bangsa Arab dapat mewakili mereka untuk itu, karena mereka bangsa yang paling utama. Mereka bangsa pertama yang mendapat khitab ( perintah ) syariat dan agama ini pun berwatak ( berbahasa ) Arab

Sementara itu, Imam ibn Qudamah dari kalangan mazhab Hambali berpendapat bahwa kriteria istithabah dan istikhbats adalah mengacu kepada penduduk hijaz. Beliau berkata, ” Orang-orang yang penilainnya tentang baik dan buruk seekor hewan dapat dijadikan pedoman adalah penduduk Hijaz di pemukiman. Mereka adalah orang-orang yang mendapat khitab langsung ketika Al-Quran diturunkan dan ketika Hadists disabdakan. ” Kemudian merujukkan pada keumumman istilah tersebut pada adat kebiasaan penduduk Hijaz di pemukiman bukan yang lainnya. Belaiu pun tidak memasukkan penilaian penduduk Arab di pedalalaman karena mereka dalam keadaan darurat dan juga kelaparan biasa memakan apa saja yang ditemukan.

Ungkapan tabiat yang sehat mengecualikan mereka yang berada dipelosok-pelosok pedalaman yang bisa memakan hewan yang merayap dan melata, tanpa dapat membedakan nilai estetikanya. Penilaian mereka yang dikecualikan ini tidak dapat dijadikan sebagai pedoman. Begitu pula ungkapan dalam keadaan sejahtera mengecualikan dalam keadaan darurat yang tidak dapat dijadikan standard penilaian.

Jadi hewan apa saja yang ditemukan di wilayah kaum muslimain, sedangkan penduduk Hijaz tidak mengetahuinya, maka hukumnya dikembalikan pada hewan yang mirip dengan itu di Hijaz. Jika tidak ada kemiripan sedidkitpun dengannya, maka hukumnya adalah mubah, karena masuk dalam makna firman Allah SWT “ Katakanlah, ‘ Aku tidak memperoleh dalam firman yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan ” . Dan sabda Nabi SAW : “ Apa yang Allah diamkan ( tidak ditetapkan hukumnya ) maka itu termasuk yang diampuni “

Dengan memperhatikan metoda dan strategi pengambilan garis hukum yang telah dilakukan para ulama tentang haram dan halalnya suatu produk makanan, walau mereka telah sepakat untuk mengacu kepada adat dan kebiasaan bangsa Arab yang pada hakikatnya juga termasuk dalam kriteria bid’ah, sesungguhnya dalam penetapan bangsa Arab mana yang jadi acuan para ulama tersebut tenyata tidak menemukan kesepakatan, sehingga bid’ah yang terjadi semakin berkembang.

Demikian salah satu fenomenan bid’ah hasanah yang terjadi dalam pemahaman dari dua mazahab antara mazahab Syafi’i dan mazahab Hambali yang pada hakikatnya pemahaman kedua mazahab tersebuat terhadap suatu hukum yang lain lebih memiliki kedekatan. Selanjutnya, pada postingan berikutnya kita akan mencoba melakukan kajian tentang bid’ah sayyiah atau bid’ah yang bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah Nabi SAW. Insya Allah.  Amin  [ memahami logika Al-Quran ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.